Hari Habitat Dunia


Hari Habitat Dunia atau World Habitat Day (WHD) rutin diselenggarakan pada hari Senin pertama bulan Oktober tiap tahun, kali ini diperingati di seluruh dunia untuk menyadarkan kita kembali akan pentingnya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi semua warga dengan tanpa terkecuali, dan akan pentingnya mewujudkan permukiman berkelanjutan di era perkotaan yang telah mendunia.

Tema peringatan WHD tahun 2010 kali ini adalah Better City, Better Life, yang menurut PBB dimaksudkan untuk menggaris-bawahi visi kolektif pentingnya perkotaan lestari (berkelanjutan), yang masih menghadapi banyaknya tantangan persoalan perkotaan, yang harus diselesaikan secara sinergik oleh semua pemangku kepentingan agar cepat terwujud kota dan perkotaan yang lebih baik, karena pada kota-kota demikianlah maka penghidupan dan kehidupan yang lebih baik bagi warganya juga akan dapat lebih terjamin. Hal ini dianggap masih sangat sulit dicapai bagi sebuah negara berkembang, seperti Indonesia, sehingga memerlukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, yaitu pro-shelter dan pro-settlements di tingkat pusat dan daerah dalam kebijakan dan program pembangunannya.

Kota yang baik adalah yang mampu mencukupi warganya akan hunian yang layak serta permukiman yang responsif dan mendorong produktifitas. Saat ini pemetaan kota yang baik masih sulit dilakukan secara menyeluruh, karena masih terbatasnya data dasar perkotaan yang memadai, yang salah satunya adalah melalui peta jalan di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota/perkotaan. Rencana dan program perumahan dan permukiman untuk sebuah kota untuk minimal 20 tahun mendatang harus konkrit tertuang di dalam RTRW, baik tecermin di dalam kebijakan dan strategi penataan kota, pola dan struktur ruang kota, maupun di dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang. Program-program perumahan dan permukiman harus disusun kontekstual sesuai kebutuhan nyata warganya, baik terkait perbaikan lingkungan seperti KIP, peremajaan kawasan, maupun penyediaan kawasan permukiman baru seperti Kasiba/Lisiba, atau bahkan sebagai kota mandiri.

Peringatan WHD 2010 juga harus berujung kepada tindakan-tindakan konkrit bagi pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman. Karena itu, setiap pemerintah kabupaten/kota terutama yang saat ini sedang melakukan revisi RTRW kabupaten/kotanya, diserukan agar segera pada tahun 2010 ini dapat menyelesaikan penyesuaian kembali atau revisi peraturan daerah tentang RTRWnya. Kepada setiap pemangku kepentingan di daerah, juga dihimbau untuk dapat mencermati muatan substansi sektor perumahan dan permukiman di dalam draft perda RTRW tersebut, sehingga aspirasi warga secara utuh nantinya akan dapat terakomodasi dengan baik. Panduan Hari Habitat Dunia dapat di download disini.(zs)


Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang


Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sangat penting dan strategis. Hal ini dikarenakan ruang merupakan milik publik yang didalamnya menyangkut banyak kepentingan. Undang-Undang No. 26/2007 tentang penataan ruang, pasal 65 menjelaskan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Selain peran serta masyarakat, undang-undang tersebut juga mengatur tentang hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki masyarakat dalam penataan ruang, antara lain seperti mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul, dan mengajukan keberatan terhadap pejabat berwenang. Disamping memiliki hak, masyarakat mempunyai kewajiban dalam kegiatan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam pasal 61. Yakni, menaati rencana tata ruang, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, mematuhi ketentuan yang ditetapkan serta memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum.
Meski tidak terkait secara langsung antara hak dan kewajiban setiap orang dengan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat menjalankan perannya dengan optimal, setiap orang/anggota masyarakat harus memahami hak dan kewajibannya terlebih dulu.

Untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara tidak hanya cukup melibatkan peran masyarakat. Namun, harus ada dukungan dari penyelenggara penataan ruang, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Terpenting saat ini adalah mencari upaya agar penataan ruang dapat menjadi bagian sekaligus budaya bagi masyarakat. Sebagai contoh Bali, tata ruang di wilayah tersebut sangat teratur karena telah menjadi budaya dan bagian dari kehidupan masyarakat. Begitu halnya dengan tata ruang di negara tetangga seperti Singapura.

Kabupaten Kebumen sebagai lokasi PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) terbanyak di tahun 2009, juga mencoba untuk melaksanakan amanat undang-undang penataan ruang tersebut. Yaitu melibatkan masyarakat dan pemerintah kabupaten didalam proses penataan ruang. Proses bottom up dan top down planning dimulai dari pengorganisasian masyarakat ditingkat kabupaten dan kelurahan lokasi PLPBK, kemudian Pemetaan Swadayan dan penggalian visi dan misi komunitas hingga perencanaan partisipatif yang didampingi oleh tim teknis kabupaten.

Kegiatan pengorganisasian masyarakatnya dan proses perencanaan partisipatifnyapun bervariatif, mulai dari melibatkan anak-anak dalam menggali visi dan misi desa/kelurahan melalui lomba gambar anak, kemudian penggalian potensi kawasan melalui lomba membatik, melibatkan manula, orang miskin, cacat dan renta didalam proses perencanaan, sampai dukungan dengan mengumpulkan ratusan tanda-tangan dikain putih yang panjang. Hal tersebut menunjukan komitmen yang luar biasa masyarakat kabupaten Kebumen dalam proses perencanaan komunitasnya.

Hasil akhir dari perencanaan tersebut adalah masterplan perencanaan makro dan rencana mikro kelurahan/desa sampai rencana tindaknya. Kalau kita melihat  perencanaan Singapura yang bisa memprediksi negara tersebut 20 tahun mendatang dan divisualisasikan dalam maket tri matra, di kelurahan/desa lokasi PLPBK pun sama. Hanya yang membedakan keterlibatan masyarakatnya dan konsistensi kepada perencanaan yang telah dibuat.

Untuk mewujudkan impian tersebut, dimana semua pembangunan di Indonesia berbasis tata ruang, maka diperlukan dukungan dan dorongan dari semua pihak. Sebagai upaya awal, masyarakat harus memahami hak dan kewajiban sekaligus peran sertanya seperti yang tertuang dalam UUPR, dan konsep PLPBK dapat dijadikan acuan sebagai konsep partisipatif masyarakat didalam perencanaan tata ruang. (zs)

Konferensi Nasional “Smart Green City Planning”


Keterangan lebih lanjut silahkan di download. (zs)

Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Penataan Ruang.

Sayembara Prakarsa Masyarakat dalam Penataan Ruang untuk Kota Lestari


Tata ruang sebagai instrumen spasial dalam pembangunan kota, merupakan alat yang tepat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kota lestari. Mengembangkan kota lestari sendiri berarti pemba-ngunan manusia kota yang berinisiatif dan bekerja sama dalam melakukan perubahan dan gerakan bersama. Sementara dalam kehidupan masyarakat, telah muncul dan tumbuh prakarsa maupun gagasan dalam berbagai bidang termasuk penataan ruang, yang memerlukan dorongan dan penemanan untuk lepas landas.

Kota Lestari adalah kota yang dibangun dengan menjaga dan memupuk aset-aset kota-wilayah, dan memperhatikan unsur sebagai berikut:

  1. Aset manusia dan warga yang terorganisasi
  2. Lingkungan terbangun
  3. Keunikan dan kehidupan budaya
  4. Kreatifitas dan Intelektual
  5. Karunia sumber daya alam
  6. Lingkungan dan Kualitas Sarana Perkotaan
  7. Mampu melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Tujuan Sayembara

  1. Mendorong Insiatif dan Prakarsa Masyarakat Perkotaan
  2. Mengembangan berbagai konsep perwujudan Kota Lestari
  3. Mengembangkan jaringan kerja sama kreatif antara Departemen Pekerjaan Umum (Ditjen Penataan Ruang) dengan stakeholder perkotaan
  4. Menciptakan mekanisme dan reformasi birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan penataan ruang yang mengakomodasi inisiatif masyarakat secara kesinambungan
  5. Menciptakan dan mensosialisasikan pemahaman dan kepedulian masyarakat perkotaan tentang penataan ruang
  6. Membangun forum pembelajaran tentang perwujudan kota lestari bagi masyarakat dan pemerintah
  7. Merintis jalur dialog antara masyarakat perkotaan dan pemangku kepentingan
  8. Memperoleh solusi baru dan alternatif dalam memecahkan masalah tata ruang

Ruang Lingkup Sayembara

  1. Merupakan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang: pembinaan, perencanaan tata ruang & pemanfaatan ruang berdasarkan aset kota lestari & pengendaliannya.
  2. Memperhatikan unsur-unsur aset kota lestari
  3. Memperhatikan kondisi lingkungan & lokasi pelaksanaan usulan peserta termasuk kondisi infrastruktur
  4. Bagian dari upaya penanggulangan berbagai masalah terkait penataan ruang yang dihadapi masyarakat.

Persyaratan Administratif

Peserta

  • Individu atau kelompok
  • Warga Negara Indonesia (WNI), berusia antara 25 tahun sampai 55 tahun
  • Merupakan warga kota sesuai lokasi usulan kegiatan

Persyaratan Teknis

Ruang Lingkup Proposal

Sayembara ini berskala nasional, sebagai salah satu langkah untuk mendorong inisiatif dan prakarsa masyarakat dalam mewujudkan kota lestari di Indonesia. Pelaksanaan sayembara ini:

  1. Merupakan bagian dari penyelenggaraan penataan ruang (pembinaan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), dalam rangka mendukung perwujudan kota lestari.
  2. Memperhatikan unsur-unsur aset kota, yaitu, manusia, warga yang terorganisasikan, lingkungan terbangun dan kekhasan serta kehidupan budayanya, kreatifitas dan intelektual, karunia sumber daya alam, lingkungan dan kualitas prasarana perkotaan.
  3. Memperhatikan kondisi lingkungan dari lokasi pelaksanaan yang diusulkan, termasuk kondisi infrastruktur.
  4. Merupakan bagian dari upaya penanggulangan berbagai masalah terkait penataan ruang yang dihadapi masyarakat.
  5. Apabila kegiatan/program yang diusulkan membutuhkan lahan, maka peserta harus memastikan bahwa status dan peruntukan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, Rencana Tata Ruang, dan status kepemilikan di BPN.
  6. Kegiatan yang diusulkan tidak bertentangan dengan program pemerintah setempat.
  7. Hasil sayembara tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Muatan Proposal

Proposal wajib mencantumkan penjelasan sebagai berikut:

  • Tujuan pengajuan proposal
  • Manfaat proposal bagi warga dan lingkungan
  • Rencana Kerja dan Strategi
  • Rencana Anggaran
  • Aktor Pelaksana Program
  • Produk akhir yang diharapkan
  • Keberlanjutan proposal paska pelaksanaan (pemeliharaan, dll)
  1. Proposal harus mencakup Ruang Lingkup Proposal diatas, dengan mengangkat kekhasan prakarsa lestari yang ada di wilayah tersebut yang dapat menjadi nilai tambah.
  2. Pelaksanaan proposal harus dapat diwujudkan dalam rentang waktu minimal 4 bulan maksimal 10 bulan.
  3. Rencana anggaran program yang diajukan berada dalam rentang biaya Rp. 50 juta sampai dengan maksimal Rp. 200 juta, dengan rincian pengeluaran sesuai ketentuan pengeluaran pemerintah.

Format Proposal

  • Ditulis maksimal 10 (sepuluh) halaman (apabilah proposal melebihi batas maksimal untuk jumlah halaman, maka proposal otomatis dianggap gugur), termasuk RAB singkat (RAB rinci akan diminta jika proposal disetujui) menggunakan program Microsoft Word, huruf Arial ukuran 11 point, spasi 1,5 (satu koma lima).
  • Dapat disertai ilustrasi berwarna, dapat berupa foto/karikatur/peta/grafik/skema atau ilustrasi sejenis, minimal 1 (satu) buah

Mekanisme Penjurian

  • Sebelum penjurian, Panitia Sayembara akan memeriksa kelengkapan persyaratan dan administrasi peserta.
  • Bagi yang tidak lengkap persyaratan dan administrasinya tidak akan diikutsertakan dalam penjurian.

Jadwal

Pengumuman Sayembara

Pengumuman pelaksanaan sayembara akan disampaikan oleh Panitia Sayembara melalui surat kabar nasional, papan pengumuman tempel dan internet melalui website www.penataanruang.net pada tgl 6 September – 20 Oktober 2010.

Pengiriman Proposal Kegiatan

  • Proposal dapat dikirim selama masa pengumuman yaitu mulai tanggal 6 September – 20 Oktober 2010.
  • Proposal dikirimkan ke panitia “Sayembara Prakarsa Masyarakat Dalam Penataan Ruang Untuk Kota Lestari” di alamat email sayembarakotalestari@gmail.com.
  • Proposal hanya diterima dalam bentuk softcopy dan tidak dapat dikirimkan melalui pos atau diantarkan langsung kepada Panitia.

Pengumuman Pemenang

Para pemenang sayembara ini akan diumumkan tanggal 1 November 2010 melalui:

  • Papan Pengumuman Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaaan Umum.
  • Website www.penataanruang.net
  • Disampaikan secara langsung kepada peserta sayembara melalui telepon.

Keterangan Diskualifikasi

Proposal sayembara dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi apabila mengandung salah satu butir berikut ini:

  • Pemasukan proposal kegiatan dilakukan melewati waktu dan tanggal yang telah ditetapkan
  • Dewan Juri menganggap proposal kegiatan yang diterima secara prinsip atau substansial tidak memenuhi persyaratan yang diminta
  • Jika proposal terpilih bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan program pemerintah setempat

Tindak Lanjut Proposal Terpilih

  • Bagi proposal terpilih akan difasilitasi pelaksanaannya pada tahun 2011 melalui mekanisme pembiayaan kegiatan Ditjen Penataan Ruang, dengan tetap memperhatikan ketentuan penggunaan APBN
  • Perwakilan dari proposal terpilih wajib mengikuti workshop berkaitan dengan pengelolaan rancangan biaya berdasarkan standar keuangan negara.
  • Pelaksanaan pekerjaan masih memungkinkan perubahan/modifikasi dari hal-hal yang tercantum dalam proposal terpilih, disesuaikan dengan situasi dan hambatan pada saat pelaksanaan.
  • Perubahan/modifikasi akan dibahas dengan memperhatikan ketentuan pemanfaatan dana APBN

Poster silahkan di download. (zs)

Sumber : Sustainable Urban Development Forum Indonesia

Coaching Clinic Perencanaan


Kabupaten  Kebumen merupakan lokasi terbanyak Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, sebanyak 25 lokasi yang tersebar di 3 kecamatan. Dibutuhkan strategi bagi pemda dalam mendampingi lokasi tersebut, agar kualitas dari Rencana Penataan Lingkungan Permukiman bisa terkontrol dan sinkron dengan perencanaan daerah.  Oleh karena itu dalam pelaksanaannya Pemda mengadakan coaching clinic perencanaan. Coaching dilakukan percluster lokasi yang secara geografis berdekatan.  Setiap cluster terdiri dari 6 kelurahan/desa yang berdekatan.

Adapun teknis pelaksanaannya Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yang didampingi oleh Tenaga Ahli Perencana Partisipatif (TAPP) mempresentasikan hasil perencanaan yang berbasiskan masyarakat tersebut, kemudian Tim Teknis Pemda memberikan masukan tentang hasil perencanaan tersebut terkait dengan substansi perencanaan, hasil dan sinkronisasi dengan perencanaan daerah.

Pelaksanaan Coaching Clinic dijadwalkan hari Selasa dan Kamis mulai pukul 11.00 – selesai di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.  (zs)

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sadar Lingkungan


Wonokriyo-Gombong. Branding Kelurahan Wonokriyo sebagai Kampung Ramah Lingkunganterus berbenah dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan. Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi tentang pengolahan persampahan 3R (reduce, reuse, recyle) disetiap RW. Antusiasme masyarakat Wonokriyo dalam perubahan prilaku tentang kesadaran lingkungan hidup patut dihargai. Berdasarkan informasi dari kantor Dinas Lingkungan Hidup bahwa penyuluhan-penyuluhan tentang lingkungan hidup dan pengolahan persampahan 3R  jumlah relawannya paling banyak seluruh kabupaten Kebumen adalah kelurahan Wonokriyo.

Kasiapan tersebut bukanlah secara tiba-tiba, karena Wonokriyo sudah mempersiapkan sejak tahun 2008. Kemitraan dengan berbagaistakeholder pun di jalin, antara lain dengan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. Dengan bimbingan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Wonokriyo membentuk Laskar Lingkungan yang sebagian besar adalah ibu-ibu PKK dan tersebar diseluruh RW.

Proses yang sudah dilakukan di masyarakat yaitu; (1) Masyarakat terlibat langsung dalam proses perencanaan partisipatif, (2) Peningkatan kapasitas masyarakat dan sosialisasi pengolahan sampah 3R oleh Kantor Lingkungan Hidup, (3) Sudah ada perubahan prilaku di masyarakat khususnya mengenai sadar terhadap hidup bersih, tertib dan teratur yang diimplementasikan terhadap perubahan lingkungan yang bersih, serta (4) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui studi lapangan di Kalicode, Sukunan, Kota Surakarta dan Badegan tentang penataan lingkungan permukiman dan pengolahan sampah.

Konsep Kampung Ramah Lingkungan di Wonokriyo, yaitu menjadikan Wonokriyo sebagai kawasan percontohan yang sadar dan peduli akan lingkungan, melalui perubahan perilaku akan sampah, hidup bersih, tertib dan sadar akan lingkungan, serta menjaga lingkungan tetap hijau dan asri.

Beberapa hal prioritas yang disepakati masyarakat dalam pengelolaan sampah di Wonokriyo, yaitu; (a) untuk pemilahan sampah, tiap rumah tangga wajib memiliki 3 (tiga) kantong sampah yang terbuat dari kresek/karung goni/tong plastik; (b) masing-masing kantong sampah diberi nama; sampah plastik, kertas, pecahan kaca/besi/kaleng-kaleng bekas; (c) sampah organik/sampah sisa rumah tangga dimasukkan ke dalam komposter (pembuatan kompos di tiap rumah tangga), (d) pengambilan sampah sisa (residu) di tiap rumah tangga dikoordinir tiap RW (difasilitasi dengan gerobak sampah); (e) dilarang keras membuang sampah di sembarang tempat, terutama bantaran sungai; (g) dibuat papan-papan larangan pembuangan sampah sembarangan (di tiap sudut lingkungan, terutama di sempadan sungai dan jalan); (h) sampah yang tidak bisa didaur ulang/residu, di buang di TPS Pasar pagi (langsung di atas tangki depo sampah) (Sumber; Hasil lokakarya Kelurahan, 26 Mei 2009).
Kesepakatan masyarakat dalam penataan lingkungan/RTH (Ruang Terbuka Hijau)/taman, yaitu; (a) tiap rumah tangga wajib menanam tanaman hias, bisa dalam pot maupun taman (diusahakan tanaman khas daerah); (b) tiap lingkungan RW wajib memiliki taman lingkungan; (c) berusaha menjaga keasrian lingkungan; (d) tiap blok rumah wajib menyisakan ruang terbuka hijau untuk menyerapan air tanah (bisa diterapkan konsep biopori, terutama untuk lingkungan yang sudah padat); (e) mengoptimalkan proporsi RTH kawasan perkotaan; privat (10 %) dan publik (20 %), (f) serta menjaga RTH publik agar tetap optimal fungsinya (taman kota, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, sempadan jalan, sempadan sungai, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian)  ZS.

LOKAKARYA PLPBK TINGKAT KABUPATEN


Hotel Candisari – Kebumen. Lokakarya tingkat kabupaten program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) diadakan di Hotel Candisari – Gombong Kebumen. Lokakarya yang dilaksanakan pada hari Kamis, 1 April 2010 tersebut dibuka oleh Bupati Kebumen KH. M Nashiruddin AM, dan dihadiri oleh kepala dinas-kepala dari SKPD, Bappermades, Bappeda, Ka. Satker PNPM, Tim Teknis, BKM penerima penerima PLPBK, TIPP, KBP, Kepala Kelurahan/Desa lokasi ND, PJOK Kecamatan, masyarakat  dan kelompok peduli.

Lokakarya yang dihadiri sekitar 300 orang tersebut bertema “Penataan Lingkungan Permukiman di Kota Beriman”. Dalam sambutannya bupati Kebumen mengucapkan selamat kepada lokasi penerima PLPBK dan berterima kasih semua pihak terkait dengan program PLPBK di Kabupaten Kebumen yang mendapatkan 25 lokasi. Ini merupakan lokasi terbanyak ditingkat nasional, mudah-mudahan masyarakat dan pelaku program PLPBK tidak terjebak kepada dana PLPBK yang besar 1 milyar di setiap desa, akan tetapi dengan PLPBK merupakan amanah yang harus di emban. Karena lokasi terbanyak seluruh nasional berarti akan menjadi sorotan seluruh Indonesia. Jika berhasil maka akan menjadikan nama Kebumen harum dan jika gagal makan Kebumen akan disorot dengan kegagalan program. Oleh karena itu Bupati meminta kesungguhan pemanku kepentingan dalam mengawal amanah ini.

Materi Lokakarya meliputi : Substansi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) oleh Askot Urban Planner Kab. Kebumen, Belajar Dari Lokasi Pilot oleh Kuwat Margono selaku koordinator BKM Sejahtera Keluahan Wonokriyo, tanya jawab yang dimoderatori oleh Agus Hanafi, S.ST, MT yang merupakan PPK dan terakhir adalah FGD dan pleno  lokakarya yang di moderatori oleh Korkot Advanced. Acara Lokakarya tersebut dimulai pukul 09.00 wib dan berakhir pukul 15.30 wibberjalan dengan lancar.(ZS)